Home / Berita / Konsultasi Publik Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata di TWA Pelaihari

Konsultasi Publik Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata di TWA Pelaihari

1-2021-10-06 at 16.09.50

Pelaihari, 6 Oktober 2021 – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan melaksanakan Konsultasi Pablik Desain Tapak pengelolaan TWA Pelaihari di Sinar Hotel Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.  Acara dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, MP yang mewakili Bupati Tanah Laut. Acara tersebut dihadiri beberapa stakeholder diantaranya, BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas PMPTSP, Dinas PRKPLH, Camat Panyipatan, Polsek Panyipatan, BPC HIPMI Tanah Laut, Pemerintah Desa Batakan serta Kelompok Maju Bersama Desa Batakan.

Arahan Asisten II Dr. Ahmad Hairin agar konsultasi publik ini  dapat menjadi ajang tukar informasi dan diskusi  dalam rangka peningkatan performance dari TWA Pelaihari dan pelibatan para pihak. Pemda Tanah Laut siap mendukung pengembangan TWA Pelaihari bersama Dinas-Dinas terkait, termasuk dukungan kebijakan dan dana.

2-2021-10-06 at 16.09.50 (1)

Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. yang menjadi narasumber pertama dalam Konsultasi Publik ini, menyampaikan bahwa TWA Pelaihari harus dikelola secara bersama-sama, sinergitas antar sektor menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pengelolaan TWA Pelaihari, potensi pantai yang menjadi salah satu primadona wisata di Tanah Laut harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyusunan Desain Tapak menjadi salah satu akses bagi stakeholders untuk dapat berinvestasi dalam pengelolaan TWA Pelaihari baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta sesuai dengan tata letak kelola wisata pada ruang publik dan ruang usaha yang telah disusun pada dokumen Desain Tapak, tambah Dr. Mahrus. 

Kepala Bidang Destinasi Wisata, Arif Setyawan, ST. menyambut baik adanya konsultasi pablik TWA Pelaihari ini, mereka berharap adanya akses dalam pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengelolaan wisata. Arif yang juga sebagai Narasumber kedua menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata sangat mendukung dan juga siap untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung wisata di TWA Pelaihari selama ada payung hukum yang dapat diakses dalam pengembangan wisata di dalam kawasan konservasi.

3-2021-10-06 at 16.09.50 (2)

Dalam sesi diskusi ada beberapa point yang menjadi topik pembahasan, yakni mengenai status kawasan dan karcis/tiket yang sering menjadi kendala dalam pembagian hasil. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Mirta Sari, S. Hut, MP. menyampaikan bahwa, status kawasan TWA Pelaihari merupakan kawasan konservasi milik negara yang tidak dapat menjadi hak milik, akan tetapi dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak swasta bisa berinvestasi membangun sarana prasarana pendukung wisata melalui Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Dalam pengelolaan karcis/tiket disesuaikan dengan kondisi dilapangan agar bisa terpenuhi kewajiban iuran PNBP, restribusi daerah serta imbalan atas sarana & jasa wisata yang ada. (ryn)

 

 

salam bekantan !!!

Source & Doc. by : Hendar Wibawa (Polhut SKW I Pelaihari) 

About Admin BKSDA

Check Also

Ekspose Hasil Kajian Evaluasi Kesesuaian Fungsi SM. Pulau Kaget

MARABAHAN, 27 Oktober 2021 – Bertempat di Aula Mufakat komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *