Home / Berita / Sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 Tentang Juknis Kemitraan Konservasi Pada KSA & KPA

Sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 Tentang Juknis Kemitraan Konservasi Pada KSA & KPA

BANJARBARU – Bertempat di Ballroom Grand Dafam Q Hotel hari ini (25/09/2018) diselenggarakan sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

 Sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE P.6 Tahun 2018 (01)

Acara ini dibuka langsung Dirjen KSDAE yang diwakili oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) Bapak Ir. Tandya Tjahjana, Msi.

 Sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE P.6 Tahun 2018 (02)

Kegiatan ini berlatar belakang permasalahan atau konflik yang banyak terjadi di kawasan konservasi. Selama ini yang sudah mempunyai payung hukum adalah perhutanan sosial melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 berkaitan dengan perhutanan sosial yang ada di hutan lindung maupun di hutan produksi, akan tetapi di kawasan konservasi belum ada dan diamanatkan di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 bahwa khusus untuk kawasan konservasi akan diterbitkan Peraturan Dirjen yang membidanginya yaitu KSDAE. Sehingga Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan dalam rangka resolusi konflik di dalam kawasan konservasi.

 Sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE P.6 Tahun 2018 (03)

“Namun di dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 ini juga ada beberapa keterbatasan misalnya di Cagar Alam (CA) maka itu sangat sulit untuk bisa kita terapkan kemitraan konservasi, karena realitanya bahwa masyarakat ada di mana-mana apakah itu Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM) atau Taman Wisata Alam (TWA). Sehingga saya kira perlu ada rumusan yang bisa mengakomodir bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Cagar Alam (CA) misalnya mereka bisa diploting di daerah-daerah yang mereka bisa tinggal di situ atau melalui revisi blok sehingga nanti kita tidak melanggar secara peraturan perundang-undangan. Kita melihat bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini adalah dari multi stakeholder atau para pihak sehingga sampai kepada penyuluh, kepala desa, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan kita sendiri dari BKSDA saya kira yang hadir saat ini lengkap perwakilannya”, tutur Dr. Mahrus Aryadi, Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan. (jrz)

 

 

salam bekantan !!!

Source & Doc. by : Jauhari Arifin, S.Kom (Staf BKSDA Kalsel)

About Admin BKSDA

Check Also

BKSDA Kalimantan Selatan Hadiri Rapat Dengar Pendapat (Hearing) di DPRD Kotabaru

BANJARBARU, 12 November 2019, Balai KSDA Kalimantan Selatan memenuhi undangan DPRD Kotabaru dalam rangka Rapat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *